Bali – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah membangun Bendungan Sidan yang terletak di tiga kabupaten Provinsi Bali, untuk mendukung ketersediaan air baku di daerah tersebut yang menjadi destinasi wisata dunia.
Pembangunan Bendungan Sidan yang dimulai pada Oktober 2018 lalu merupakan salah satu dari 65 bendungan yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk dibangun pada periode 2015-2019.
“Dengan kapasitas 3,82 juta meter kubik, Bendungan Sidan akan menjadi sumber air baku bagi tiga daerah disekitar. Ini pun dalam proyeksi kami masih kurang untuk memenuhi kebutuhan air baku Bali ke depan, sehingga kita rencanakan untuk membangun beberapa bendungan lagi,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam satu kesempatan.
Kepala Balai Wiayah Sungai (BWS) Bali Penida Maryadi Utama ST.MSi dalam kunjungan kerja Jumat (3/7/2020) mengatakan, progres bendungan Sidan ini sudah mencapai 15,113 persen.
Maryadi juga sebutkan, ketiga kabupaten yang lahannya terkena pembangunan bendungan ini adalah Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Gianyar.
“Sementara pemanfaatan air baku dari Bendungan Sidan mencakup Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Gianyar,”rincinya.
Lebih lanjut pria ramah ini mengungkapkan, pembangunan Bendungan Sidan akan memberikan manfaat bagi konservasi air, pariwisata, dan yang paling utama adalah penyediaan air baku sebesar 1,75 m3/detik, dan juga memiliki potensi sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh) yang nantinya dikoordinasikan dengan pihak PLN.
Ia juga membeberkan, Bendungan Sidan adalah bendungan tipe Zonel dengan Inti Tegak memiliki Panjang puncak 158 meter serta lebar puncak 8,5 meter yang sumber airnya berasal dari Sungai Ayung. Bendungan juga dilengkapi terowongan pengelak sepanjang 555 meter dengan diameter 5 meter yang berfungsi untuk pengendali banjir dari debit masuk sebesar 405,09 m/detik menjadi 138,20 m/detik debit keluar.
Pembangunan dikerjakan oleh Konsorsium PT. Brantas Abipraya (Persero) – PT. Universal Suryaprima dengan kontrak senilai Rp 800 miliar. (*)
