Padang – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) se Sumatera Barat haruslah menjalin kekompakan dan keakraban, demi suksesnya pembinaan olahraga, agar meraih prestasi membanggakan.
Janganlah lagi ada pertentangan pertentangan diantara Dispora sebagai SKPD sebagai bawahan langsung Kepala daerah, dengan KONI sebagai mitra kepala daerah sebagai perpanjangan tangan daerah dalam membina atlet.
“Saya contohkan pertetangan terbaru antara KONI dengan Dispora Sumbar. Tidak seharusnya Dispora Sumbar mengevaluasi anggaran KONI tanpa sepengatuan KONI. Dispora sebagai SKPD evaluator harus mengundang KONI untuk memverifikasi satu satu anggaran KONI. Karena KONI yang sangat tahu mana anggaran prioritas mana yang tidak,” Ucap Refdiamon usai acara penatalaksana dan penyusunan laporan pertanggungjawaban dana hibah KONI, Senin (9/12).
Refdiamon mengungkapkan, saat ini yang terjadi Dispora secara diam diam mengevaluasi dan memotong anggaran untuk KONI Sumbar, tanpa dibawa serta KONI sebagai pengusul anggaran, untuk persiapan serta pelaksanaan PON XX tahun 2020 di Provinsi Papua.
Dirinya mendapat informasi KONI mengusulkan anggaran sebesar Rp 72 miliar ke Pemprov Sumbar. Setelah di evaluasi Dispora, malah hanya mendapat Rp 36 miliar.
“Padahal dipotongnya setengah dari pengajuan anggaran KONI Sumbar baru tahapan awal evaluasi loh. Masih panjang jalan yang dilewati, sampai anggaran itu ketok palu,” Ucap Refdiamon yang pernah bertugas di Bakeuda Sumbar ini.
Ia merinci, tahapan awal anggaran pertama adalah dievaluasi SKPD evaluator. Setelah diverifikasi dan telah disepakati, tahapan kedua adalah mengajukan ke TAPD Pemprov Sumbar.
Nantinya Tim TAPD bakal menyesuaikan anggaran, sesuai kemampuan keuangan daerah dengan memasukkannya ke Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) untuk dibahas bersama Anggota DPRD Sumbar.
“Anggaran itu berdarah darah ketika anggaran masuk penyusunan Rancangan APBD. Disana banyak penyesuaian penyesuaian anggaran. Bisa bisa dari Rp 36 miliar ini, dipotong lagi,” kata Refdiamon merinci.
Nantinya anggaran yang telah dibahas dan disetujui bersama sama DPRD, menjadi Rencana Kerja Anggaran (RKA). Jika RKA sudah keluar, sulit untuk merobah lagi anggaran yang telah diplot.
“Kalau diharapkan penambahan di APBD Perubahan, mungkin agak susah. Mengingat anggaran Pemprov Sumbar telah banyak terpakai untuk beberapa kegiatan nasional, karena Sumbar sebagai tuan rumahnya,” tutup Refdiamon.(ridho)
